Sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia. Kemudahan, kecepatan, dan keamanan yang ditawarkannya telah merevolusi transaksi domestik, mengubah cara masyarakat berbelanja dan berinteraksi ekonomi. Namun, di balik kesuksesannya yang gemilang, QRIS baru-baru ini menjadi sorotan internasional, khususnya dari Amerika Serikat, yang memicu gelombang dukungan nasionalis dari warga Indonesia. Artikel ini akan mengupas tuntas fenomena QRIS, mulai dari sejarahnya, dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, hingga kontroversi yang melingkupinya, dan bagaimana hal ini memperkuat narasi kedaulatan digital Indonesia.
Sorotan Amerika Serikat dan Respon Nasionalis:
Pemerintah Amerika Serikat (AS), melalui Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), telah menyoroti penggunaan QRIS dalam laporan National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers pada akhir Maret 2025. USTR mengkhawatirkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, yang dianggap membatasi ruang gerak perusahaan pembayaran asing di Indonesia. Kekhawatiran ini muncul terutama dari proses pembuatan kebijakan QRIS yang dianggap kurang transparan dan inklusif bagi pemangku kepentingan internasional. USTR menyoroti kurangnya kesempatan bagi perusahaan AS untuk memberikan masukan dan menjelaskan bagaimana sistem QRIS dapat dirancang agar berintegrasi dengan sistem pembayaran yang ada di Amerika Serikat.
Alih-alih menimbulkan keresahan, sorotan ini justru memicu gelombang dukungan besar-besaran dari netizen Indonesia. Tagar terkait QRIS menjadi trending di berbagai platform media sosial, dibanjiri komentar positif dan pembelaan terhadap sistem pembayaran nasional ini. Warganet melihat QRIS bukan hanya sebagai alat transaksi, tetapi sebagai simbol kedaulatan digital Indonesia, sebuah pencapaian yang patut dipertahankan dan dibanggakan. Sentimen nasionalis ini muncul sebagai reaksi terhadap apa yang dianggap sebagai intervensi asing dalam urusan domestik Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa transaksi domestik seharusnya dikelola secara mandiri, tanpa campur tangan pihak asing yang dapat menggerus keuntungan ekonomi nasional. Argumen ini didasari oleh keinginan untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan mencegah ketergantungan pada sistem pembayaran asing.
Sejarah dan Evolusi QRIS:
QRIS, singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, merupakan standar kode QR nasional yang diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) pada 17 Agustus 2019. Sebelum QRIS, berbagai penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) menggunakan kode QR yang berbeda-beda, menciptakan kerancuan dan ketidakefisienan. QRIS hadir sebagai solusi untuk menyatukan berbagai sistem tersebut menjadi satu standar nasional yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran melalui berbagai aplikasi e-wallet dan mobile banking dengan menggunakan satu standar kode QR.
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 yang merevisi PADG Nomor 21/18/PADG/2019 semakin memperkuat posisi QRIS sebagai standar nasional. Tujuan utama QRIS adalah untuk mempermudah, mempercepat, dan mengamankan transaksi pembayaran domestik. Semua PJSP yang ingin menggunakan kode QR untuk pembayaran wajib menerapkan QRIS, memastikan interoperabilitas dan keseragaman sistem.
Pandemik Covid-19 pada tahun 2020 menjadi katalis utama bagi pertumbuhan QRIS. Kebutuhan akan metode pembayaran nontunai yang minim kontak fisik mendorong adopsi QRIS secara masif oleh merchant dan konsumen. Jumlah merchant yang tergabung dalam ekosistem QRIS meningkat pesat, mencapai lebih dari 3 juta pada akhir 2020.
Pada tahun 2021, BI memperkenalkan fitur-fitur baru seperti QRIS TUNTAS (Tarik Tunai, Transfer, dan Setor), yang memperluas fungsionalitas QRIS di luar pembayaran sederhana. Pengguna kini dapat melakukan penarikan tunai dan transfer dana melalui kode QR, meningkatkan utilitas dan popularitas QRIS.
Hingga tahun 2023, QRIS telah diadopsi oleh lebih dari 26 juta merchant di seluruh Indonesia, mulai dari pedagang kaki lima hingga ritel besar. Sistem ini juga mendukung transaksi lintas batas (cross-border), memungkinkan turis asing menggunakan aplikasi pembayaran mereka untuk bertransaksi di Indonesia. Keberhasilan QRIS ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dan BI dalam mempromosikan dan mengembangkan sistem pembayaran ini.
Ekspansi Internasional QRIS:
Pemerintah Indonesia tidak hanya fokus pada pengembangan domestik QRIS, tetapi juga berupaya untuk memperluas penggunaannya ke pasar internasional. Saat ini, QRIS telah diterapkan di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. BI juga berencana untuk memperluas jangkauan QRIS ke beberapa negara Asia lainnya, termasuk Filipina, Jepang, Korea Selatan, India, dan Uni Emirat Arab. Ekspansi internasional ini menunjukkan ambisi Indonesia untuk menjadikan QRIS sebagai sistem pembayaran regional, bahkan global, yang dapat bersaing dengan sistem pembayaran internasional lainnya.
QRIS dan Kedaulatan Digital Indonesia:
Kontroversi yang ditimbulkan oleh sorotan AS terhadap QRIS telah memperkuat narasi kedaulatan digital Indonesia. Bagi banyak warga Indonesia, QRIS bukan hanya sekadar sistem pembayaran, tetapi juga simbol kemandirian dan kemajuan teknologi nasional. Keberhasilan QRIS dalam mengintegrasikan berbagai sistem pembayaran domestik dan memfasilitasi transaksi digital menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan teknologi finansial yang inovatif dan kompetitif.
Perdebatan seputar QRIS juga menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi digital. Keinginan untuk mengelola sistem pembayaran domestik secara mandiri mencerminkan upaya Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran asing dan melindungi kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong ekonomi digital dan menciptakan ekosistem digital yang berdaulat.
Kesimpulan:
QRIS telah menjadi lebih dari sekadar sistem pembayaran; ia telah menjadi simbol kedaulatan digital Indonesia. Keberhasilannya dalam mengintegrasikan sistem pembayaran domestik, memfasilitasi transaksi digital, dan mendorong inklusi keuangan telah menempatkan Indonesia di posisi yang strategis dalam peta ekonomi digital global. Meskipun menghadapi tantangan dan kontroversi, QRIS tetap menjadi aset berharga bagi Indonesia, dan dukungan nasional terhadapnya menunjukkan komitmen untuk menjaga kemandirian ekonomi dan teknologi. Ke depan, pengembangan dan ekspansi QRIS akan terus menjadi fokus pemerintah dan BI, dengan tujuan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi digital global dan memastikan kedaulatan digital bangsa tetap terjaga. Perdebatan yang terjadi justru semakin mengukuhkan QRIS sebagai simbol kebanggaan nasional dan bukti nyata kemampuan Indonesia dalam menciptakan solusi teknologi yang inovatif dan berdampak luas bagi masyarakat.
