Dunia teknologi kembali dihebohkan oleh kesaksian mengejutkan Sarah Wynn-Williams, mantan eksekutif Meta, yang menuduh perusahaan raksasa tersebut membahayakan keamanan nasional Amerika Serikat demi keuntungan bisnis di China. Kesaksiannya, yang disampaikan di hadapan Subkomite Kehakiman Senat tentang Kejahatan dan Antiterorisme yang dipimpin Senator Josh Hawley, melukiskan gambaran yang mengkhawatirkan tentang hubungan rahasia antara Meta, Mark Zuckerberg, dan Partai Komunis China. Lebih dari sekadar tuduhan, Wynn-Williams menghadirkan bukti-bukti yang menguatkan klaimnya, memicu perdebatan sengit tentang etika bisnis, keamanan data, dan pengaruh teknologi raksasa dalam politik global.
Wynn-Williams, yang menjabat sebagai Direktur Kebijakan Publik Global di Meta dari tahun 2011 hingga 2017, mengungkapkan detail mengejutkan tentang kolaborasi diam-diam antara eksekutif Meta, termasuk CEO Mark Zuckerberg, dengan Partai Komunis China. Ia menggambarkan sebuah jaringan rahasia yang beroperasi di balik layar, di mana kepentingan bisnis Meta di China diprioritaskan di atas keamanan nasional Amerika Serikat. Salah satu poin krusial yang diungkap adalah pembocoran informasi sensitif terkait upaya kecerdasan buatan (AI) Amerika Serikat kepada pemerintah China.
"Kita terlibat dalam perlombaan senjata AI berisiko tinggi melawan China," tegas Wynn-Williams dalam kesaksiannya, "Dan selama saya bekerja di Meta, para eksekutif perusahaan berbohong kepada karyawan, pemegang saham, Kongres, dan publik Amerika tentang apa yang mereka lakukan dengan Partai Komunis China." Pernyataan ini bukan sekadar tuduhan ringan, melainkan sebuah pengakuan yang mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap Meta dan kepemimpinan Mark Zuckerberg. Perlombaan AI global memang tengah mencapai puncaknya, dan pembocoran informasi strategis seperti yang dituduhkan Wynn-Williams dapat memberikan keunggulan signifikan bagi China, mengancam dominasi teknologi Amerika Serikat di masa depan.
Lebih lanjut, Wynn-Williams menuduh Meta berkolaborasi erat dengan pemerintah Beijing dalam mengembangkan alat-alat penyensoran. Alat-alat ini, menurut kesaksiannya, digunakan oleh pemerintah China untuk mengendalikan konten online dan menekan perbedaan pendapat. Ini merupakan pengakuan yang sangat serius, mengingat peran Meta sebagai platform media sosial terbesar di dunia. Jika benar, hal ini menunjukkan bahwa Meta secara aktif membantu rezim otoriter dalam membatasi kebebasan berekspresi dan menghambat penyebaran informasi kritis. Ini bukan hanya masalah bisnis semata, tetapi juga menyangkut nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Senator Hawley, yang memimpin sidang tersebut, tampaknya menangkap upaya Meta untuk menghalangi Wynn-Williams memberikan kesaksian. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya upaya untuk menutup-nutupi informasi penting terkait hubungan rahasia Meta dengan China. Hawley dengan tajam mengkritik strategi Meta yang dianggapnya sebagai upaya untuk melindungi citra perusahaan di tengah tuduhan serius tersebut. "Trik terhebat yang pernah dilakukan Mark Zuckerberg adalah melilitkan bendera Amerika di tubuhnya dan menyebut dirinya seorang patriot, sementara dia menghabiskan dekade terakhir membangun bisnis senilai USD18 miliar di China," ujar Wynn-Williams, menggarisbawahi kontradiksi antara citra publik Meta dan praktik bisnisnya yang dipertanyakan.
Salah satu contoh konkret yang diungkap Wynn-Williams adalah penghapusan akun Facebook milik Guo Wengui, tokoh kontroversial asal China yang tinggal di Amerika Serikat. Meta berdalih bahwa penghapusan akun tersebut didasarkan pada pelanggaran kebijakan privasi karena Guo Wengui membagikan informasi pribadi. Namun, Wynn-Williams menduga bahwa penghapusan akun tersebut dilakukan atas tekanan pemerintah China, menunjukkan betapa mudahnya pemerintah asing dapat mempengaruhi kebijakan Meta. Ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Meta rela mengorbankan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah China.
Kasus lain yang diungkap Wynn-Williams adalah terkait pembangunan kabel data bawah laut Pacific Light Cable Network. Ia mengklaim bahwa Meta mengabaikan peringatan tentang potensi kabel tersebut menjadi "pintu belakang" (backdoor) bagi pemerintah China untuk mengakses data pengguna Amerika Serikat. Proyek tersebut akhirnya dibatalkan, bukan karena inisiatif internal Meta, melainkan karena intervensi dari legislator Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan pemerintah dalam mencegah perusahaan teknologi raksasa mengambil keputusan yang berpotensi membahayakan keamanan nasional.
Tanggapan Meta terhadap kesaksian Wynn-Williams terkesan defensif. Juru bicara Meta, Ryan Daniels, menyebut kesaksian tersebut sebagai "sesuatu yang tidak sesuai realitas dan dipenuhi klaim palsu." Daniels mengakui adanya ketertarikan Zuckerberg terhadap China di masa lalu, tetapi menekankan bahwa Meta tidak beroperasi di China hingga saat ini. Pernyataan ini, bagaimanapun, tidak sepenuhnya membantah tuduhan Wynn-Williams tentang kolaborasi rahasia dan pembocoran informasi. Ketiadaan operasi langsung di China tidak otomatis berarti tidak adanya hubungan rahasia dan kerja sama yang merugikan keamanan nasional Amerika Serikat.
Kesaksian Wynn-Williams muncul beberapa hari sebelum persidangan terkait isu antitrust besar-besaran yang dihadapi Meta. Komisi Perdagangan Federal AS (FTC) menuntut agar Meta melepaskan kepemilikannya atas Instagram dan WhatsApp. Kesaksian ini tentu saja akan menambah kompleksitas kasus antitrust tersebut dan memperkuat argumen FTC tentang praktik bisnis Meta yang dianggap anti-kompetitif dan merugikan konsumen. Kasus ini bukan hanya tentang persaingan bisnis, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial perusahaan teknologi raksasa dan pengaruhnya terhadap keamanan nasional dan politik global.
Secara keseluruhan, kesaksian Wynn-Williams merupakan sebuah bom waktu yang mengguncang dunia teknologi. Tuduhan-tuduhan serius yang diajukannya, jika terbukti benar, akan memiliki implikasi yang luas terhadap Meta, Mark Zuckerberg, dan hubungan antara Amerika Serikat dan China. Perdebatan yang dipicunya akan terus berlanjut, dan investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap kebenaran di balik rahasia tersembunyi di balik kekaisaran Meta. Kasus ini juga menjadi pengingat penting tentang perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan teknologi raksasa dan tanggung jawab mereka dalam melindungi keamanan nasional dan nilai-nilai demokrasi. Ke depan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mencegah skandal serupa terjadi kembali. Pertanyaan besar yang masih menggantung adalah: seberapa jauh perusahaan teknologi raksasa akan rela mengorbankan prinsip-prinsip etika dan keamanan demi mengejar keuntungan bisnis yang besar? Dan apakah pemerintah memiliki mekanisme yang cukup efektif untuk mengawasi dan mengatur praktik bisnis perusahaan-perusahaan teknologi ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan masa depan industri teknologi dan hubungan antara teknologi, politik, dan keamanan nasional.
