Tahun 2025 dimulai dengan sentimen yang kurang menyenangkan bagi sebagian besar warga Indonesia. Bukan kembang api dan pesta perayaan yang mendominasi linimasa media sosial, melainkan tagar #PPN12Persen yang memuncaki trending topic di berbagai platform, khususnya Twitter (kini X). Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang resmi berlaku 1 Januari 2025, telah memicu gelombang pro-kontra yang begitu dahsyat, mengungkap beragam sentimen dan kekhawatiran publik terhadap kebijakan fiskal pemerintah.
Perubahan angka persentase yang terkesan kecil ini, nyatanya memiliki dampak yang besar dan terasa langsung di kantong masyarakat. Ungkapan kekecewaan, kekhawatiran, bahkan amarah membanjiri jagat maya. "Udah masuk tahun baru, selamat 12%. Semangat bekerja keras, rakyat. Semoga diberi ganti berkali-kali lipat oleh Allah SWT. Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin," tulis seorang netizen, yang merepresentasikan sentimen umum berupa resignasi dan harapan akan berkah di tengah beban ekonomi yang bertambah. Ungkapan tersebut, meskipun bernada religius, menyimpan kepasrahan yang terselubung di baliknya. Ia mencerminkan realitas pahit yang dihadapi banyak orang: peningkatan biaya hidup tanpa jaminan peningkatan pendapatan yang sepadan.
Lebih jauh lagi, muncul pertanyaan kritis yang menguji transparansi dan efektivitas kebijakan pemerintah. "PPN 12 % hanya untuk barang mewah. Yakinkah hanya untuk barang mewah?" pertanyaan ini mewakili keraguan mendalam publik terhadap klaim pemerintah. Apakah kenaikan PPN ini benar-benar hanya akan membebani kelompok masyarakat mampu, ataukah justru akan berdampak meluas dan memukul daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah yang sudah terhimpit kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi?
Kekhawatiran ini diperkuat oleh curahan hati netizen lainnya yang mendapatkan ribuan likes dan ratusan balasan: "Menyikapi 2025 dengan bad mood dan bad mouth. Jujur sesebel itu sama PPN 12% dan dampak sistematisnya. Jelas-jelas daya beli dan ekonomi menurun. Kelas menengah drop. Semua demi menuhin ambisi proker, proyek dan gaji segelintir orang." Kalimat ini menyiratkan sebuah kekecewaan yang mendalam, bahkan cenderung sinis, terhadap arah kebijakan pemerintah yang dianggap lebih mengutamakan proyek-proyek tertentu dan kepentingan segelintir orang daripada kesejahteraan rakyat banyak. Ungkapan ini membuka diskusi yang lebih luas tentang alokasi anggaran negara dan transparansi pengelolaan keuangan publik.
Debat sengit di media sosial sebelum kebijakan ini resmi berlaku telah memberikan gambaran awal tentang perpecahan opini publik. Perdebatan ini bukan sekadar perselisihan pendapat, melainkan mencerminkan perbedaan persepsi yang mendalam tentang keadilan, efektivitas, dan prioritas pembangunan nasional.
Pihak yang kontra terhadap kenaikan PPN berargumen bahwa kebijakan ini akan semakin membebani masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih rapuh. Kenaikan harga barang dan jasa yang diprediksi akan terjadi sebagai dampak langsung dari kenaikan PPN, dikhawatirkan akan semakin menekan daya beli masyarakat dan memperparah kesenjangan ekonomi. Mereka mempertanyakan apakah pemerintah telah melakukan kajian yang komprehensif dan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi dari kebijakan ini secara menyeluruh.
Di sisi lain, pendukung kebijakan kenaikan PPN berargumen bahwa ini merupakan langkah penting untuk memperkuat keuangan negara. Mereka berpendapat bahwa peningkatan penerimaan negara dari PPN akan memungkinkan pemerintah untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang krusial bagi pembangunan Indonesia. Argumentasi ini menekankan pada aspek jangka panjang dan manfaat yang akan diperoleh di masa mendatang, meskipun mengakui bahwa kenaikan PPN akan menimbulkan beban tambahan di masa kini.
"Intinya, PPN 12% itu gak semenyeramkan yang dipropagandakan. Kritik boleh, tapi harus pakai data dan logika. Pajak ini bekal buat Indonesia yang lebih baik," ujar seorang pengguna X. Pernyataan ini mewakili kelompok yang cenderung optimis dan percaya pada efektivitas kebijakan pemerintah. Namun, argumen ini juga memicu pertanyaan: apakah data dan logika yang digunakan pemerintah sudah cukup transparan dan dapat diakses publik? Apakah masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan implementasi kebijakan?
Pendapat lain yang lebih pragmatis muncul: "Kenaikan PPN 12% emang berat, tapi kalo digunakan buat pembangunan dan kesejahteraan rakyat, gue sih oke aja," kata netizen lain. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat bersedia menerima beban tambahan jika diyakinkan bahwa dana tersebut akan digunakan secara efektif dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, kepercayaan ini perlu dibangun dan dipelihara melalui transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
"Sebenarnya kenaikan PPN 12% itu untuk membantu program pemerintah dan pembangunan Indonesia, syukurnya hanya untuk produk tertentu saja dan barang-barang mewah, syukurlah," ujar netizen lainnya. Pernyataan ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa kenaikan PPN tidak berlaku untuk semua barang dan jasa, melainkan hanya untuk produk tertentu dan barang mewah. Namun, definisi "barang mewah" sendiri masih menjadi perdebatan dan perlu kejelasan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakadilan.
Perdebatan seputar PPN 12% ini bukan hanya sekadar perdebatan angka, tetapi juga refleksi dari berbagai isu krusial yang dihadapi Indonesia. Ini adalah cerminan dari harapan dan kekhawatiran masyarakat terhadap kinerja pemerintah, transparansi pengelolaan keuangan negara, dan dampak kebijakan fiskal terhadap kehidupan ekonomi rakyat. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah kenaikan PPN ini merupakan kebijakan yang adil, efektif, dan berkelanjutan? Apakah pemerintah telah melakukan komunikasi publik yang efektif untuk menjelaskan tujuan dan dampak kebijakan ini kepada masyarakat? Dan yang terpenting, apakah pemerintah mampu menjamin bahwa penerimaan negara dari kenaikan PPN akan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional yang berkelanjutan?
Perlu diingat bahwa kebijakan fiskal bukan hanya tentang angka-angka, tetapi juga tentang kepercayaan publik. Kepercayaan publik ini dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tahun 2025 baru saja dimulai, dan bagaimana pemerintah merespon gelombang pro-kontra ini akan menjadi penentu keberhasilan dan legitimasi kebijakan PPN 12% di masa mendatang. Lebih dari sekadar angka, ini adalah tentang bagaimana pemerintah membangun dan menjaga kepercayaan rakyat. Ini adalah tentang bagaimana pemerintah memastikan bahwa beban pajak yang ditanggung rakyat sebanding dengan manfaat yang mereka terima. Ini adalah tentang keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama.
